Pembingkaian dalam Penyebutan Jumlah Peserta Aksi 212

lewatmana.com

Ini late post setahun lampau yang sudah dimuat di sini. Menggunakan pendekatan kuantitatif agar bisa dibaca seobyektif mungkin. Salam.

***

Berhubung kerjaan tiap hari monitoring berita, ada sisi pemberitaan aksi massa 2 Desember 2016 di Silang Monas dan sekitarnya yang asyik dikaji pembingkaian (framing) media-nya dari sisi penyebutan jumlah peserta aksi  *well, ada yang bilang bukan aksi, bukan demo, tapi doa bersama .. whatever lah ya :D

Penyebutan jumlah peserta aksi dipilih karena merupakan variabel yang paling eksak dibandingkan dengan variabel pembingkaian lain seperti diksi atau kata, kalimat, gambar atau foto yang sangat berpeluang untuk multiterjemah. Mengapa memilih judul tertentu dibanding judul lainnya. Mengapa menyebut 150.000 dan bukan ratusan ribu atau jutaan massa?

Tabel 1. Kompilasi Berita “Jumlah Peserta #212” di Media Online Berbahasa Indonesia

Perbedaan penyebutan jumlah peserta aksi dapat menunjukkan dua esensi analisis framing yaitu pertama, bagaimana peristiwa #212 dimaknai oleh jurnalis dan kedua, bagaimana fakta tersebut dituliskan.

Akan tetapi yang disajikan di sini memang baru berupa hasil rekap monitoring, jadi belum secara komprehensif disempurnakan dengan landasan teori, kerangka pikir, serta hipotesis. Bahkan belum terpikir mau dianalisis pake model pembingkaian Edelman, Entman, Gamson, atau Pan-Kosicki. Pengen sih, suatu saat bisa dirapikan dalam bentuk jurnal. (Aamiin).

Sementara, berikut beberapa catatan hasil monitoring penyebutan jumlah peserta aksi #212:

• Obyek monitor adalah 22 media online berbahasa Indonesia serta 36 media online berbahasa Inggris yang diupayakan diurut berdasar rank, baik dari sumber tertulis maupun audio-visual (video);
• Narasumber (narsum) terbanyak yaitu Kepala Divisi Humas Polri Boy Rafli Amar atau jika dari sejumlah media berbahasa Inggris hanya disebut from police agency. Dari Kadiv Humas Polri-lah keluar pernyataan estimasi "150.000-200.000 peserta". Narsum lain adalah dari Gerakan Nasional  Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF) MUI, dari MUI sendiri, dari Plt. Gubernur DKI Soni Sumarsono, serta beberapa narsum minor. Perbedaan pemilihan narsum tentu menghasilkan nominal jumlah peserta yang berbeda pula;
• Penyebutan nominal peserta aksi pada posting berita yang tak memiliki narsum, diduga didasarkan atas pengamatan atau perkiraan jurnalis di lapangan. Tak ditemukan berita yang menunjukkan ketekunan jurnalis untuk secara metodologis mengestimasi sendiri atau mencari narsum yang berdasarkan metoda perhitungan tertentu bisa mengestimasi jumlah peserta aksi secara lebih akurat (kecuali posting jawapos.com yang mengutip perhitungan seorang blogger berdasar skala citra satelit);
• Secara khusus, penghitungan estimasi jumlah massa peserta aksi secara lebih akurat – bukan hanya mengutip narasumber – akan meminimalkan potensi mengurang-ngurangkan atau mendegradasi value aksi melalui ‘sedikit’nya jumlah peserta atau sebaliknya meminimalkan potensi melebay-lebaykan value aksi melalui ‘buanyak’nya jumlah peserta aksi. ‘Kemalasan’ ini justru sangat tampak pada jurnalis The Associated Press (AP) serta  Agence France-Presse (AFP) yang notabene menjadi rujukan media internasional di sana dan sini (lihat tabel 2). Thus, aksi #212 secara umum ditasbih oleh para jurnalis sebagai aksi terbesar yang pernah ada di Indonesia.

Senyatanya kompilasi ini masih sangat terbuka pada info tambahan, koreksi, penyempurnaan, serta diskusi beradab (tabel dengan disertai link dan analisis tone, terdokumentasi tapi sayangnya ga bisa ditampilin yah). Monggo koreksiannya. 

*Terimakasih untuk Monitoring Team: Nofra, Umi, dan volunteer Diki. Terus berusaha menemukan yang asyik-asyik dari aktivitas yang truthfully boring, tapi penting ini ;)  Salam Monitor.

Tabel 2. Kompilasi Berita “Jumlah Peserta #212” di Media Online Berbahasa Inggris

#archivepost

Lebih dulu dimuat juga di https://www.kompasiana.com/dettifebrina/pembingkaian-dalam-penyebutan-jumlah-peserta-aksi-212_58465dd5109773f4038b456e

Read More

Kalau Pers Bisa Begini, Indah Sudah Dunia ...

Yups, Tom Rosenstiel & Bill Kovach aren't moslem - don't even  quite sure are they believe in any religion - tapi cukuplah seorang jurnalis "berdosa" jika tak berusaha menaati petuah mereka. Masalahnya, masih banyak yang beranggapan bahwa pedoman, panduan, bahkan kitab suci - dihadirkan ke muka bumi ... untuk dilanggar.

Ayolah kawan, tak perlu menunggu disemprit Dewan Pers, meradang bila diserang, sedangkan 9 Elemen Jurnalisme tinggal jadi utopia ...

Kusalin langsung dari http://www.journalism.org/resources/principles. Silakan teliti detailnya di situ. Kalau malas baca versi Inggris-nya, ya digoogle translate ajah. Sok atuh.

Principles of Journalism

The central purpose of journalism is to provide citizens with accurate and reliable information they need to function in a free society.

Over time journalists have developed nine core principles to meet the task. They comprise what might be described as the theory of journalism: 

1. Journalism's first obligation is to the truth  

~ Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran

Khususon ilaa akhi Turyanto: Tak perlu getir bicara kebenaran. Kebenaran tak selamanya relatif. Ada kebenaran yang didasari oleh practical sense dan disepakati oleh masyarakat lintas geografis dan demografis ...

2. Its first loyalty is to citizens

~ Loyalitas utamanya adalah pada warga negara, bukan pada pemilik kepentingan atau pengiklan

This commitment to citizens first is the basis of a news organization's credibility, the implied covenant that tells the audience the coverage is not slanted for friends or advertisers

Mas Juwe, sekalipun ngga nyumbang komentar, tapi kubaca sungguh-sungguh statusmu soal ini ....  

3. Its essence is a discipline of verification 

~ Esensinya ada pada disiplin verifikasi

Ketika kerja jurnalis dibatasi tenggat dan target 4-5 berita per hari, ditambah bias dan pre-condition thinking yang sudah ada dalam benak, kedekatan secara emosional dengan narasumber (baik karena kekerabatan atau ada faktor balas jasa ..), adakah disiplin verifikasi informasi ini masih sesungguh hati ditegakkan?

Tak heran, jurnalisme investigasi menjadi cabang jurnalistik yang demikian heroik, tapi sepi peminat karena alasan tenggat dan target.

Keengganan untuk memverifikasi, tak jarang berbuah fitnah yang tak bisa diselesaikan hanya dengan memenuhi hak jawab. Haloow, darimana terminologi trial by the press berasal?

4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover 

~ Praktisinya harus menjaga independensi dari mereka yang jadi objek liputan

Independence of spirit and mind, rather than neutrality, is the principle journalists must keep in focus. While editorialists and commentators are not neutral, the source of their credibility is still their accuracy, intellectual fairness and ability to inform--not their devotion to a certain group or outcome. In our independence, however, we must avoid any tendency to stray into arrogance, elitism, isolation or nihilism.

Untuk kalimat terakhir, "menghindari tendensi untuk terjebak pada arogansi, elitisme, pengisolasian atau nihilisme."

Tanya kenapa banyak wartawan yang justru 'mengajarkan' golput? 

5. It must serve as an independent monitor of power 

~ Harus  berfungsi sebagai monitor independen kekuasaa

Journalism has an unusual capacity to serve as watchdog over those whose power and position most affect citizens. As journalists, we have an obligation to protect this watchdog freedom by not demeaning it in frivolous use or exploiting it for commercial gain.

Okeh, untuk kalimat terakhir terjemahan bebasnya: Sebagai wartawan, kita mempunyai kewajiban untuk melindungi kebebasan monitoring ini dengan tidak merendahkan secara sembrono, menggunakan atau mengeksploitasi untuk keuntungan komersial.

Dudududu ...  

6. It must provide a forum for public criticism and compromise  

~ Harus menyediakan forum bagi kritik dan kompromi publik

This discussion serves society best when it is informed by facts rather than prejudice and supposition.

Halaman koran maupun jam tayang media elektronik memang terbatas. Jika publik diberi ruang seluas-luasnya untuk ikut mengritisi konten berita, bahkan mengritisi kualitas pemberitaan, yakinlah bahwa media tersebut akan tumbuh besar. Tribun Lampung harus diapresiasi untuk orisinalitas menampilkan pendapat Tribuners (sekalipun rubrik ini juga menuai kritik karena pendapat-pendapatnya yang tidak 'dalam'. Namanya juga komentar publik ...) 

7. It must strive to make the significant interesting and relevant 

~ Harus berusaha menciptakan signifikansi yang menarik dan relevan

This means journalists must continually ask what information has most value to citizens and in what form.

8. It must keep the news comprehensive and proportional~ Harus menjaga agar berita tetap komprehensif dan proporsional

Journalism is a form of cartography: it creates a map for citizens to navigate society.

Sensasi, stereotyping, atau pemberitaan negatif secara disproporsional akan menciptakan peta yang tidak reliabel. Padahal peta itu harus berisi berita dari seluruh komunitas, bukan hanya kalangan yang atraktif secara demografis. Peta macam ini bisa dihasilkan oleh newsrooms yang berasal dari latar belakang dan perspektif yang beragam. 

9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience

~ Praktisinya harus diberi ruang untuk meyakini kesadaran nuraninya sendiri

Every journalist must have a personal sense of ethics and responsibility--a moral compass. Each of us must be willing, if fairness and accuracy require, to voice differences with our colleagues, whether in the newsroom or the executive suite. News organizations do well to nurture this independence by encouraging individuals to speak their minds. This stimulates the intellectual diversity necessary to understand and accurately cover an increasingly diverse society. It is this diversity of minds and voices, not just numbers, that matters.

Cukuplah moral compass itu jadi kata kuncinya.

Di tengah kebutuhan hidup yang menyeruak, garis mati yang mendera kalian setiap hari, kutuliskan karena kecintaan yang sangat pada jurnalistik. Bukan mau ngajarin, karena akupun masih belajar.

Semoga posting & note ini bisa dipahami sebagai kerinduan atas hadirnya jurnalis-jurnalis kredibel, handal, berintegritas. Tetaplah berjuang.

Foto Bill Kovach dari http://www.concernedjournalists.org/node/403

Original post http://dettifebrina.blogspot.com/

Buat para guru yang tak masuk tag note, bukan karena tak takzim, tapi karena rezim tag membatasiku.

Salam.

Read More

Dewan Pers

Anggota Dewan Pers 2010-2013

1. Bagir Manan (Mewakili unsur masyarakat)
2. Agus Sudibyo (Mewakili unsur masyarakat)
3. Wina Armada (Mewakili unsur masyarakat)
4. Bambang Harimurti (Mewakili unsur wartawan)
5. Bekti Nugroho (Mewakili unsur wartawan)
6. Margiono (Mewakili unsur wartawan)
7. Ridlo Eisy (Mewakili unsur perusahaan pers)
8. Satria Narada (Mewakili unsur perusahaan pers)
9. Uni Lubis (Mewakili unsur perusahaan pers)

Leo Batubara yang selama ini lumayan galak tak lagi masuk daftar ...

Sembilan Anggota Dewan Pers 2010-2013 Terpilih

Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers 2010-2013 telah memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2010-2013. Dalam rapat di Sekretariat Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat, Kamis, 7 Januari 2010, BPPA selesai memilih 9 anggota Dewan Pers, dari 18 nama calon yang lolos seleksi pada tahap sebelumnya (11 Desember 2009).

Selengkapnya, baca di sini.

Buat yang belum ngeh dengan fungsi Dewan Pers, berikut ini penjelasannya. Lebih rinci buka website resmi Dewan Pers. Sumonggo klik di sini.

Dewan Pers Menurut UU No. 40/1999 tentang Pers:

Lembaga
Dewan Pers yang independen dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Penetapan tentang fungsi dan ketentuan Dewan Pers terdapat pada Bab V Pasal 15:

1. Pembentukan Dewan Pers adalah bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional (Ayat 1). Dengan demikian, Dewan Pers mengemban amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik profesional.
2. Fungsi-fungsi Dewan Pers (Ayat 2) adalah:
• Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
• Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
• Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
• Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (penjelasan: Pertimbangan yang dikeluarkan Dewan Pers berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik: penjelasan).
• Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
• Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
• Mendata perusahaan pers.

Dewan pers independen, yang lahir dalam semangat reformasi, bersifat mandiri dan tidak ada lagi unsur pemerintah dalam keanggotaannya. Dengan dukungan masyarakat pers Indonesia, otoritas Dewan Pers semata-mata terletak pada kemauan perusahaan dan redaksi media pers untuk menghargai pandangan Dewan Pers serta secara sukarela mematuhi kode etik jurnalistik dan mengakui kesalahan, segaja atau tidak, secara terbuka.

Komisi
Untuk menjalankan fungsinya, Dewan Pers membuat empat komisi:

1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers.
   Komisi ini merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf C, yaitu: menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik; dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf D, yaitu: memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan.
   Komisi merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf F, yaitu: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.
3. Komisi Pengkajian, Pendataan, dan Pengembangan Profesi Kewartawanan.
   Komisi ini merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf B, yaitu: melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; Pasal 15 Ayat (2) Huruf F, yaitu: meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf G, yaitu: mendata perusahaan pers.
4. Komisi Pemberdayaan Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga.
   Komisi ini merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf A, yaitu: melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf E, yaitu: mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

Read More

Menakar Kemerdekaan Pers

Menakar Kemerdekaan Pers

Dua kasus, rencana terbitnya Majalah Playboy Indonesia dan kartun Nabi Muhammad saw., agaknya representatif menandai kontemplasi kalangan pers tentang makna kemerdekaan (kebebasan) pers saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari.

Dalam beberapa kasus memang, kemerdekaan pers dan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA) tidak jarang menjadi dua sisi yang berseberangan. Karena terkait dengan banyak orang--Bambang Eka Wijaya sering menyebut dengan everybody's business, bisnis pers bagaimanapun tidak bisa abai dari benturan-benturan kepentingan yang melibatkan orang apatah lagi dalam hitungan massa.

Satu kesamaan antara kasus Majalah Playboy versi Indonesia dan kasus penayangan dua belas rangkai karikatur Nabi Muhammad saw. versi Jyllands-Posten adalah keduanya sama-sama menyinggung wilayah norma dan agama yang--terutama untuk Indonesia--pada akhirnya juga berbuah reaksi massa.

Sentimen agama itu juga bahkan telah menabrak batas-batas ekonomi dan teritori. Lihatlah bagaimana isu boikot produk Denmark ditambah pernyataan mengecam dari kepala negara justru bergulir mengangkat Jyllands-Posten dan Majalah Playboy kian populer di mata publik yang bahkan sama sekali tidak mengetahui kedua media itu eksis.

Pers yang kian mengukuhkan perannya sebagai pilar keempat (the fourth estate) setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kini justru menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan peran. Sebab, kebebasan pers, sebagai salah satu prasyarat demokrasi, layaknya tidak dipandang sebagai kebebasan an sich yang kemudian menginjak-injak keyakinan ataupun prinsip humanisme universal.

Mari kita simak penistaan agama dengan dimuatnya karikatur Nabi Muhammad saw. di koran terlaris Denmark itu. PM Anders Fogh Rasmussen yang punya otoritas terkuat dan tertinggi untuk menghentikan pemuatan terbitan Jyllands-Posten 30 September 2005 itu justru berlindung di balik pemberlakuan "kemerdekaan pers" di negerinya.

Sekalipun setiap negara bebas mengatur diri sendiri, dan sekalipun Denmark notabene termasuk negara yang melegalisasi pornografi, akal sehat siapa yang dapat membenarkan penayangan karikatur nan sarat tendensi dan sarkasme itu?

Tidak kurang dari Vatikan bahkan tercatat turut rembug menyesalkan tindakan gegabah redaksi Jyllands-Posten. Pendeta-pendeta Kristen ortodoks di Israel merasa perlu bersuara menyumbangkan kecamannya.

Maka saat ada api berkobar membakar gedung Kedutaan Besar Denmark, Prancis, dan Norwegia, di sini kita bukan lagi bicara soal fanatisme salah satu agama semata. Ada universalitas kemanusiaan lintas agama dan keyakinan yang ikut tercabik.

Sedangkan janji Majalah Playboy Indonesia tidak akan sevulgar terbitan negara asalnya kemudian membawa pertanyaan lanjut: Lalu apa yang menjadi tolok ukur vulgar dan tidak vulgarnya? Siapa yang bisa memastikan foto-foto yang dimuat Playboy versi Indonesia tidak akan terdefinisi sebagai pornografi? Siapa bisa memberi garansi bahwa Playboy Indonesia hanya akan beredar di kalangan supereksklusif dengan pengawasan ekstraketat?

Jika hanya berdalih menggunakan prinsip supply and demand, sampai kapan pun pencabulan yang diliterasikan akan selalu mendapat tempat di negeri mayoritas muslim ini. Pernyataan ‘kalau tidak mau, ya jangan beli, sungguh tidak bisa dicerna sebagai kepahaman bahwa bukankah naluri purba manusia selalu butuh diperturutkan? Rasa ingin tahu terhadap seks dan tubuh manusia; bukankah itu abadi hingga kelak punahnya ras manusia di muka bumi?

Begitu pula konsekuensi munculnya masalah psikologis bahkan tindak pidana pascamengonsumsi media-media ala Majalah Playboy yang jadi santapan rutin di tayangan-tayangan kriminal di televisi.

Pascabatalnya aturan tentang SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), babak baru pers Indonesia diawali dengan euforia kemunculan segala jenis media, termasuk media yang tanpa menunggu kepastian UU Pornografi pun jelas-jelas menampilkan pencabulan.

Masyarakat pers sendiri cenderung menganggap media-media semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai terbitan pers. Dewan Pers hanya bisa memberikan pertimbangan tanpa punya wewenang untuk menindak penerbitan yang dianggap porno. Dengan demikian, media porno bagai dibiarkan berenang bebas dalam ekosistem yang sama dengan media-media yang menahbiskan diri sebagai pers yang sesungguhnya.

Dengan demikian, seraya menunggu kepastian tuntasnya pembahasan RUU Pornografi dan Pornoaksi, setidaknya sudah ada perangkat hukum yang bisa digunakan dalam melimitasi kebebasan pers macam apa yang ingin diberlakukan di negeri ini.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mempunyai aturan tegas soal media cabul maupun hasil olahan redaksi yang sensitif menyinggung SARA. Dan, selanjutnya silakan aparat penegak hukum yang mengambil alih.

Namun, yang justru menjadi keprihatinan penulis adalah sikap tutup mata yang cenderung ditampilkan masyarakat pers sendiri. Hanya berpegang pada niat baik menegakkan Kode Etik Wartawan, jelas tidak cukup kuat menegakkan benang basah "kemerdekaan pers" yang kini jadi terasa nisbi.

Masyarakat pers tidak bisa berhenti hanya pada kontemplasi. Kemerdekaan pers butuh formula mujarab yang harus diramu dengan hati-hati. Sebagaimana yang dilakukan rekan-rekan jurnalis di Bandung jelang Hari Pers, mungkin kita perlu minta maaf pada semua khalayak yang tidak berhasil kita cerdaskan lewat tulisan dan gambar-gambar kita.

Pemunculan media-media cabul--dengan mempertaruhkan kebebasan pers yang diperjuangkan bertahun-tahun--juga harus menjadi tanggung jawab insan pers keseluruhannya. Juga termasuk cara kita menggelindingkan isu karikatur Nabi saw. dan Majalah Playboy.

Selamat mem-follow-up-i kontemplasi.

Dimuat di Lampung Post, Jum'at, 10 Februari 2006

Read More

Berhenti Jadi Jurnalis

Berhenti Jadi Jurnalis

Lumba-lumba ketemu air asin. Tepat begitulah keindahan rasanya ketika pertama kali nyemplung jadi reporter bergaji kecil - bahkan tak digaji! - tak lama usai lulus kuliah.

Begitu pula ketika tawaran nyemplung ke air asin itu datang lagi waktu mengandung anak kedua. Wah seger betul rasanya begitu byur! ..

"Jadi jurnalis, jadi wartawan, juga bisa mulia jika yang dikabarkan memang kebenaran dan bisa buat publik tambah cerdas. To make the better world, mulia kan?"

- ups, my beloved baby cry for help ...

Itu jawaban saya waktu seorang pewarta muda merasa 'hina' menjadi jurnalis. Semakin lengkap waktu seseorang - yang ketika itu dia anggap sebagai guru spiritual - bilang bahwa wartawan termasuk dalam golongan orang-orang yang lebih dulu masuk neraka - Demi Allah, sampai sekarang saya belum jumpa mana haditsnya yang mengatakan begitu..

Idealisme memang diciptakan sering tak bersebangun dengan realitas. Tentu saja karena membangun segala yang ideal butuh waktu dan kerja keras.

Pada akhirnya pilihan harus dibuat.

Sedih, pedih, saya minta resign, lebih karena benturan peran, dan jujur saja: alasan pragmatis - gaji tak sebanding dengan kerja serta tergadainya kebersamaan dengan para balita di rumah.

Resign, bukan karena dilamun realitas-realitas kotor yang saya jumpai di lautan itu. Narasumber galak, susah ditemui, bahkan yang 'gatal' ... justru jadi gelombang yang membuat jurnalistik jadi asyik.

Menulis .. tetap menulis ..

Jadi Perjalanan Bersama Rembulan, memang based on true story

Doa tulus untuk kawan-kawan yang masih ada di lautan itu, dalam senang maupun terpaksa. Semoga jadi jurnalisnya kalian bisa bikin publik tambah cerdas. Semoga jadi jurnalisnya kalianlah yang mengantarkan kalian ke surga kelak.

Read More